• csr masuk perguruan tinggi CSR masuk perguruan tinggi
  • kampus uns rektorat Kampus Universitas Sebelas Maret

Selamat Datang

Selamat Datang di web resmi program Penyuluhan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selayang Pandang,

Di Indonesia Penyuluhan Pembangunan pada awalnya hanya dikenal di dalam pembangunan pertanian. dalam perkembangannya, kegiatan tersebut juga diterapkan hampir di semua bidang dan sektor pembangunan, seperti Keluarga Berencana, Kesehatan, Koperasi, Hukum, Pajak, Lingkungan, Transmigrasi, dll.

Dewasa ini kegiatan penyuluhan pembangunan lebih dikenal dengan sebutan pemberdayaan masyarakat, community development, community awareness, dll. Program Pascasarjana Penyuluhan Pembangunan (S2 dan S3), mulai diselenggarakan oleh IPB-Bogor pda tahun 1976, kemudian sejak tahun akademik 2001/2002 UNS Surakarta membuka program Magister (S2) dengan ijin Dirjen Pendidikan Tinggi No. 2591/D/T/2001 dan sekarang telah memperoleh Akreditasi B dari BAN-PT.

Pengalaman menunjukkan bahwa Program Pascasarjana ini ternyata diminati oleh banyak kalangan dari beragam institusi dan bidang/sektor kegiatan, seperti : Dosen, PNS, konsultan, pegiat LSM, politisi, rohaniawan, dll.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penyuluh / fasilitator pemberdayaan masyarakat di sektor pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat, mulai tahun akademik 2007 / 2008 UNS Surakarta membuka program Doktor Penyuluhan Pembangunan / Pemberdayaan Masyarakat dengan ijin Dirjen Pendidikan Tinggi No. 06/D/T/2008.

Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) ditawarkan delam bentuk Program Reguler.

Dalam perjalanannya, penyelenggaraan Program Pascasarjana Penyuluhan Pembangunan / Pemberdayaan Masyarakat ini tidak terbatas pada kegiatan pendidikan, tetapi juga penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa, serta fasilitas untuk mahasiswa dalam pengembangan program / kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan bekerjasama dengan beberapa kementrian, pemerintah kabupaten / kota, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.